Tinjauan Etika Diskursus Jurgen Habermas dalam Gerakan Kendeng Melawan Pabrik Semen

Dok. qureta.com

Mazhab pencerahan di Jerman dimulai dengan munculnya pemikiran-pemikiran kritis dari filsuf aliran Frankfurt. Mazhab atau aliran yang terkenal sekitar tahun 1960-an ini dikenal dengan teori kritis masyarakat. Jurgen Habermas merupakan filsuf yang pemikirannya sangat terkenal sepanjang 30 tahun ini, ia berasal dari jerman dan sangat gemar mempelajari filsafat, sejarah, psikologi dan sastra jerman. Pada tahun 1962, ia menjadi profesor di Heidelberg dan dua tahun kemudian menggantikan Adorno sebagai profesor untuk filsafat dan sosiologi di Frankfurt, ia dikenal sangat berpengaruh dalam teori kritis masyarakat setelah sebelumnya Adorno dan rekannya mengalami kebuntuan pada teori ini.

Habermas meninggalkan universitas pada tahun 1971. Namun, ia kembali pada tahun 1982. Habermas sangat suka mengembangkan pandangannya dalam perdebatan kritis dengan pemikir-pemikir lain. Tulisannya bukan sekadar bacaan ringan, ia menulis etika diskursus dalam “Diskursethik — Notizen zu einem Begründungsprogramm”. Melalui tulisan tersebut, ia menuangkan pemikirannya dengan tujuan untuk merumuskan sebuah teori masyarakat pada masa abad pencerahan (aufklarung). Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk usahanya untuk meneruskan proyek modernitas yang lebih rasional. Dalam hal ini, tugas filsafat adalah membebaskan masyarakat dari dogma agama, takhayul, klaim kekuasaan, dan kepercayaan tradisional lain yang tidak tahan kritik akal budi.

Habermas sendiri menolak pemikiran Horkheimer dan Adorno. Dalam analisis masyarakat kapitalisme tua, Horkheimer dan Adorno mengikuti anggapan Marx bahwa manusia menciptakan diri dalam pekerjaan. Tetapi, menurut Habermas — pekerjaan adalah sikap manusia terhadap alam. Ada dua subjek yaitu subjek aktif; manusia, dan subjek pasif; alam. Hubungan antar manusia tidak dapat dimengerti menurut pola ini, harus ada kedudukan yang sama antara dua-duanya baik itu pasif maupun aktif.

Selain menolak anggapan seniornya, ia juga menolak anggapan Kant mengenai norma hanya berlaku secara moral apabila dapat di universalisasikan menjadi titik tolak etika diskursus Habermas. Namun, Habermas menolak cara Kant memastikan keberlakuan universal itu, metode Kant adalah masing-masing orang harus mengecek apakah ia dapat menghendaki keberlakuan universal sebuah norma. Menurut Habermas, manusia adalah makhluk sosial sehingga berlakunya norma secara universal itu tergantung pada kesepakatan dalam sebuah pembicaraan bersama (Suseno, 2000).

Maka, dalam kasus di atas metode yang digunakan Habermas adalah prinsip penguniversalan yang hanya bisa dilakukan melalui tahapan etika diskursus. Setelah prinsip penguniversalan sudah jelas dirumuskan, muncul satu masalah lagi ketika masyarakat pra-modern cenderung menggunakan adat dan agama dalam menentukan prinsip moralitas dan bukan menggunakan diskursus. Hal ini dijelaskan Habermas — bahwa klaim diskursus terbatas dari dua sudut; ia tidak dapat memproduksi norma-norma moral. Etika diskursus yang dirumuskan oleh Habermas sangat relevan dengan kehidupan masyarakat Indonesia yang pluralis. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, kita mengenal adanya musyawarah mufakat — hal ini mencerminkan prinsip penguniversalan, karena hasil akhir dari musyawarah tersebut memang sudah disepakati oleh semua orang.

Jika etika diskursus ingin dicermati dari kacamata politik, maka satu contoh yang dapat dipotret adalah gerakan Petani Kendeng yang menyemen kakinya di depan Istana Negara. Gerakan menolak pabrik ini sudah sangat masif dilakukan oleh Petani Kendeng. Hingga pada tahun 2016 aliansi Petani Kendeng berjuang dan menyuarakan keluhannya di depan Istana Negara dengan melakukan cor semen pada kaki petani-petani yang ikut aksi di Jakarta pada saat itu.

Eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam yang terjadi di Indonesia sangat berdampak pada alam dan perempuan sebagai objek yang termarjinalkan. Dalam menghadapi kerusakan lingkungan dan eksploitasi alam yang tidak terkendali, filsafat perlu menceraikan imajinasi-diri, metafisika, kebijakan, dan struktur dalam patriarki yang merujuk maskulinitas sebagai sumber dan pusat dari kekuasaan (Candraningrum, 2013)

Maraknya eksploitasi sumber daya alam di Indonesia menyebabkan munculnya perspektif baru yang dapat digunakan untuk mengkaji masalah ekologi politik. Perspektif ini juga dimanifestasikan ke dalam bentuk gerakan, gerakan tersebut dikenal dengan gerakan ekofeminisme. Gerakan ekofeminisme tercermin dalam Gerakan Kendeng. Di sisi lain, PT. Semen Indonesia memiliki target untuk ekspansi, setelah sebelumnya melakukan akuisisi perusahaan semen di Vietnam. PT. Semen Indonesia juga berencana mempertahankan pangsa pasar domestik sekitar 45 persen, sehingga membutuhkan tambahan pabrik baru untuk dapat tercapai kapasitas produksi sebesar 36,5 juta ton (Antara, 2017).

Aksi yang dilakukan oleh Petani Kendeng digunakan untuk melawan dominasi pemimpinnya di daerah, dengan dilakukannya gerakan ini — petani berharap pemerintah pusat dapat memperhatikan dan menghentikan pembangunan pabrik semen tersebut. Gerakan ini juga dilakukan sebagai bentuk protes masyarakat terhadap kebijakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang kembali menerbitkan izin untuk PT. Semen Indonesia.

Tekad dan perjuangan para Petani Kendeng tidak sepenuhnya sia-sia. Pada tahun 2017, setelah diadakannya gerakan di depan Istana Negara — akhirnya presiden memutuskan untuk melakukan kajian lingkungan hidup strategis di Pegunungan Kendeng, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki ditunjuk memimpin kajian tersebut. Pada saat itu Presiden Jokowi juga meminta penundaan semua izin tambang di Pegunungan Kendeng. Tim Kajian Lingkungan Hidup Strategis menyimpulkan bahwa kawasan cekungan air tanah Watu Putih di Kendeng merupakan kawasan karst yang harus dilindungi dan tidak boleh ditambang.

Walaupun sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan perintah presiden, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, kembali mengeluarkan izin lingkungan baru oleh karena itu 10 petani Kendeng kembali ke Jakarta dan melakukan aksi “mengecor” kaki mereka dengan Semen Gresik/Indonesia sebagai tanda mati dan tidak berdayanya hukum di Indonesia — gerakan ini juga dilakukan untuk menagih janji kepada Presiden Jokowi. Para petani khawatir eksploitasi terhadap pegunungan karst di daerah mereka akan merusak kelestarian alam dan mengancam cadangan air yang vital untuk pertanian.

Konflik terjadi karena adanya ketidakadilan yang diperoleh oleh salah satu pihak. Menurut Young (1990) terdapat dua jenis keadilan yang diperjuangkan oleh kaum-kaum terpinggir, yaitu keadilan distributive yang berupa materi — serta keadilan non-distributive berupa pembebasan dari opresi. Dalam konflik Kendeng, ada aspek non-distributive yang dilanggar oleh investor dan ketidakadilan yang dialami oleh Petani Kendeng dalam bentuk eksploitasi dan ketidakberdayaan melawan korporat yang berusaha merampas lahan bertani mereka selama ini.

Habermas sebagai tokoh yang pemikirannya berkembang pada mazhab post-behavioralis menganggap bahwa segala bentuk fasilitas, wilayah, maupun institusi yang memperjuangkan sesuatu di luar dominasi lembaga merupakan salah satu bentuk public sphere (ruang publik). Public sphere adalah wilayah-wilayah yang bebas dari dominasi negara, masyarakat, privat dan pasar. Menurut pemikiran Habermas, public sphere merupakan salah satu implementasi dari etika diskursus karena ia merdeka dalam setiap keputusan dan bebas dari segala bentuk dominasi lembaga manapun.

Maka, dapat disimpulkan bahwa etika diskursus dapat terjadi di public sphere, public sphere dalam hal ini diterjemahkan melalui Gerakan Petani Kendeng ini. Gerakan yang muncul setelah adanya penyatuan ideologi dari sekelompok orang yang terlibat — penyatuan tersebut merupakan manifestasi dari etika diskursus. Gerakan Kendeng tumbuh dari etika diskursus yang diterjemahkan menjadi sebuah gerakan yang merdeka dan bebas.

Tujuan etika diskursus hanya memeriksa norma-norma moral yang dipersoalkan, ia tidak membangun sistem moralitas baru. Kita harus membedakan antara masalah hidup yang baik dan masalah hidup yang adil, karena hal ini akan bermuara pada hal yang sifatnya kelompok bukan universal. Etika diskursus bekerja dengan membebaskan etika dari kediktatoran dogmatisme moral, ia menjamin fairness (keadilan) karena yang diterima sebagai norma bagi kita semua harus dapat diterima dan diyakini oleh kita semua.

*Tulisan ini adalah tugas dari mata kuliah Etika Politik (2019), disunting untuk kebutuhan pemuatan secara online.

Referensi

Candraningrum, D. 2013. Ekofeminisme Dalam Tafsir Agama, Pendidikan, Ekonomi, Dan Budaya. Jalasutra: Yogyakarta.

Renaldi, A. 2017. Perempuan Kendeng: Mata Air Perlawanan Tambang Semen. Https://vice.com/article diakses pada tanggal 18 Mei 2019.

Sigit, R. 2017. Kendeng dan Gerakan Ekofeminisme. www.mongabay.co.id/2017/03/06/kendeng-dan-gerakan-ekofeminisme/amp/ diakses pada tangga 18 Mei 2019.

Suseno, F M. 2000. 12 Tokoh Etika Abad Ke-20. Yogyakarta: Kanisisus.

Young, M. 1990. Justice And The Politics Of Difference. (Dalam Kuliah Manajemen Resolusi Konflik)

(ed). 2017. Empat Petani Kendeng Dengan Kaki Disemen Diterima Istana. https://m.antaranews.com diakses pada tanggal 21 Mei 2019.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store